BAMBANG MULYADI, 079615364
(2002)
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(STUDI DESKRIPTIF KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI URUSAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Perubahan paradigma dari sentralistik menuju desentralisasi dapat dilihat secara nyata seiring telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang sering disebut dengan UndangUndang Otonomi Daerah. Secara luas penyerahan wewenang penyelenggaraaan pemerintahan diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan pemerintah Kabupaten atau Kota dapat menentukan kebijakannya sendiri dalam penyelenggaraan wewenang yang dimilikinya.
Dalam mengembangkan potensi urusan daerah haruslah terlebih dahulu mengetahui potensi-potensi yang ada di daerah itu selanjutnya diaktualisasikan dalam bentuk inventarisasi kewenangan yang jelas dan proposional yang mana dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Program kebijakan Pemerintah Kabupaten SidoaIjo dalam mengembangkan potesi urusannya adalah pertama urusan pemerintahan : pengembangan kapasitas otonomi desa, di mana langkah yang diambil adalah pembentukan dan penguatan kapasitas badan perwakilan desa, pengisian kekosongan jabatan kepala desa, inventarisasi kas desa. dan lain lain.
Kedua, pengembangan pendapatan daerah, tentu saja melalui strategi intensifikasi dan ektensifikasi, ketiga, urusan bidang industri yang dititikberatkan pada industri keeil dan menengah melalui pemberian modal bergulir dan pelatihanpelatihan kepada para pengusaha serta pemberian bantuan mesin.
Keempat bidang pariwisata melalui pengembangan promosi pariwisata dan lain-lain dan kelima bidang perij inan dan penanaman modal dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui internet memberikansegala informasi tentang potensi daerah kabupaten sidoarjo, dan lain-lain.
Actions (login required)
 |
View Item |
