MIFTAKHUL HUDA, 039514261 (2001) HAK UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG (Analisis Terbadap Pasal S Ayat (1) Ketetapan MPR Nomor III/MPRI/2000). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (ABSTRAK) KK Pid 07 02 Hud h.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Bahwa dengan diberikan hak uji meterial undang-undang kepada MPR dengan bentuk peraturan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagai berikut : a. Ada anggapaan bahwa terdapat hubungan antara bentuk negara kesatuan dan ajaran Trias Politika (separation of power) dengan keberadaan hak uji peradilan terhadap undang-undang (judicial review) dalam sistem ketatanegaraan sehingga hak uji material undang-undang diberikan kepada MPR, sebagai lembaga tertinggi negara. Padahal pemikiran demikian adalah tidak berdasar, karena judicial review berkaitan dengan sistem check and balances dan pengakuan konstitusi tertulis sebagai hukum tertinggi (higher law). Dan dalam negara serikat memang terdapat fungsi tambahan judicial review, yakni melindungi hak-hak negara-negara bagian terhadap pemerintah federal. Jadi dengan demikian judicial review bukan monopoli negara serikat dan negara yang menganut separation of power.

Actions (login required)

View Item