CAHYADI ABDILLAH, 079213627
(1998)
BERITA PENGADUAN MASYARAKAT DAN TANGGAPANNYA OLEH PIHAK LEMBAGA PEMERINTAHAN DAERAH.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Pemerintah baik ditingkat pusat atau daerah pada dasamya merupakan abdi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah dalam melaksanakan tugasnya hams berorientasi pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, pemerintah, hams menjalin komunikasi politik yang baik dengan masyarakat sebagai obyek sekaJigus subyek pembangunan. Salah satu bentuk komunikasi politik tersebut adalah pengaduan yang dilakukan masyarakat pada lembaga-Iembaga pemerintahan. Dengan melakukan pengaduan, masyarakat menunjukkan permasalahan yang mereka miliki dan menghendaki pemerintah untuk turut menyelesaikannya. Sebagai suatu bentuk aspirasi politik, pengaduan merupakan input bagi pemerintah. Oleh karena itu harus ditanggapi secara baik. Permasalahannya, adalah bagaimana bentuk tanggapan pemerintah terbadap pengaduan yang dilakukan masyarakat tersebut, mengingat masalah yang diadukan masyarakat seringkali juga berkenaan dengan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tubuh pemerintahan.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tema berita pengaduan masyarakat yang diliput harian Surya dan tanggapan pihak lembaga pemerintah daerah bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang dimuat dalam berita tersebut. Sampel yang diambil dari terbitan Surya periode Mei 1996-Mei 1998. Metode penelitian yang diguanakan adalah analisis isi dengan menggunakan unit teman! dan reference. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori tentang komunikasi politik, pemerintahan daerah,surat kabar sebagai media massa, fungsi komunikasi Massa dan peranannya daIam kehidupan politik masyarakat.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaduan pada lembaga-Iembaga pemerintahan daerah yang diliput oleh surat kabar mayoritas bertema bertema ekonomi. Tanggapan pihak pemerintah daerah secara keseluruhan temyata cukup favourable, meskipun pada tema politik dan pemerintahan serta tema masalah moral masyarakat tanggapan pemerintah yang mayoritas adalah netral.
Actions (login required)
 |
View Item |
