WIWIT SETIAWAN, 040338105 (2009) IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh 21 KARYAWAN SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI KEWAJIBAN PAJAK PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. SIER SURABAYA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-setiawanwi-8557-abstract-8.pdf Download (363kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-setiawanwi-8296-.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pajak adalah sumber pendapatan Negara dari sektor non migas. Sebab itu Negara akan memaksimalkan potensi penerimaan Negara dari sektor pajak. Dilain pihak, wajib pajak tentunya tidak ingin dibebankan dengan pembayaran pajak yang memberatkan kondisi keuangan wajib pajak. Maka dibuatlah Undang-Undang Perpajakan oleh pemerintah Indonesia pertama kali pada tahun 1983. Salah satu objek pajak ialah penghasilan yang diperoleh oleh karyawan, yakni PPh pasal 21 karyawan. PT SIER ( Persero ) sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dibidang real estate industri, juga memiliki karyawan dalam menjalankan operasional perusahaan. Sebagai BUMN, PT SIER ( Persero ) juga memiliki kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan pasal 21 karyawannya sebagaimana with holding system sebagai pengembangan self assessment system yang telah dianut oleh system perpajakan Indonesia. Terjadi perubahan undang-undang perpajakan dari tahun 1983 hingga sekarang, perubahan itu mengarah pada ekstensifikasi pajak, dibuktikan dengan semakin turunnya kewajiban pajak yang ditanggung oleh masing-masing karyawan PT SIER ( Persero ) tetapi menurunnya kewajiban perpajakan itu tidak berakibat menurunnya penghasilan negara dari sektor pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan dan dimenangkan ( Win-Win Solution). Perencanaan pajak sangat berpengaruh pada besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Tidak terkecuali PT SIER ( Persero ) juga melakukan perencanaan pajak pada pajak penghasilan pasal 21 karyawan. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 karyawan merupakan bagian yang integral dan kebijakan perencanaan pajak secara menyeluruh. Kebijakan manajemen PT SIER ( Persero ) untuk membentuk PT SPU sebagai anak perusahaan dapat memberikan beberapa pilihan untuk menentukan kebijakan perencanaan pajak penghasilan badan. Diantara bentuk kebijakan itu adalah pengisian jabatan pada PT SPU dengan karyawan yang diperbantukan oleh PT SEER ( Persero ). Sehingga pajak penghasilan pasal 21 karyawan diperbantukan harus di rencanakan secara tepat sesuai tujuan manajemen PT SEER ( Persero ) dengan memanfaatkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam sektor pajak. Translation: Tax is source of income for nation from non-petroleum and gas sector. That's why nation try to maximise its income from tax sector. While from another side, tax payer dissagree if they should carry the burden to pay taxes that will affect their financial condition. The first law then made in the year of 1983. One of the object that was taxed was labor income, regulated in labor income Tax article 21. PT SEER (Persero) as BUMN operating in industrial estate, also have labors in the company operational. As BUMN, PT SIER (Persero) also have the obligation to cut labors income in accordance to the labor income tax artice121 as with holding system as the development of Indonesian Taxation. Some changes in tax law occurs from 1983 until now, those changes led to tax extentification, profen by the reduction in tax burdened by each PT SIER (Persero) labors but the reduction did not reduce nation income from tax sector specially from article 21. So every party, labors, company, and nation, benefits from win-win solution offered by labor income tax article 21. Tax planing very much affected by the size of tax indebted by the company. Unexcepted PT SIER (Persero), they also has tax planing for labor income tax article 21. Labor income tax planing wa an interated part of the comprehensive company tax planing. PT SEER (Persero) management policy to found PT SPU as subsidiary company can offer several option to determine company tax planing policy. One of its policy was the asignmet of PT SIER (Persero) employee to fill stretegic potitions in PT SPU. So labor income tax article 21 for this kind of employee should be planned accurately by PT SIER (Persero) using governmet policies in tax sector.

Actions (login required)

View Item