I PUTU HINDRAWAN (2003) KETERLIBATAN PERS DALAM KONFLIK ANTARA KELOMPOK KOMUNIS DAN ANTI KOMUNIS DI SURABAYA TAHUN 1960-1965. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (695kB)
	Text (DAFTAR ISI) 2. DAFTAR ISI.pdf Download (617kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (695kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KONDISI SOSIAL POLITIK.pdf Download (1MB)
	Text (BAB III) 6. BAB III PERS SURABAYA DALAM KONFLIK POLITIK.pdf Download (2MB)
	Text (BAB IV) 7. BAB IV KESIMPULAN.pdf Download (685kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (678kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Download (5MB)

Abstract

Perkembangan pers di Surabaya pada tahun 1960-1965 mengalami saat-saat yang tidak meyenangkan bagi kalangan pers itu sendiri. Dengan berakhirya Demokrasi Liberal menuju ke Demokrasi Terpimpin, pemerintah dengan sengaja mengeluarkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk mengawasi pers agar terciptanya alam Demokrasi Terpimpin yang teratuL Peraturan-peraturan tersebut justru membuat pers di Surabaya mengalami gejolak dan kebebasan pers tidak begitu diperhatikan. Peraturan tersebut antra lain: Sejak tahun 1959, berkaitan dengan dimulainya jaman Demokrasi Terpimpin, semua penerbitan surat kabar diharuskan memuat ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, baik pidato kenegaraan maupun tulisan yang lain. Ketetapan No. II/MPRS/1960 tentang Penerangan Massa menjadi landasan bagi pe]aksanaan Manipolisasi Pers Nasional dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Semua media komunikasi massa seperti Radio, pers dan film harus digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpimpin, berencana dan terus-menerus ke arah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia dan Pancasila. Peperti No. 311960 mengenai larangan menerbitkan surat kabar yang menggunakan aksara Cina. Peperti No. 1011960 mengenai keharusan bagi penerbit unutuk memperoleh izin terbit. Peperti No. 2/1961 mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap percetakan-percetakan swasta. Keputusan Menteri Penerangan No. 29/SKlM/1965 mengenai keharusan bagi surat kabar untuk berafiliasi dengan partai politik, organisasi massa atau pemerintah. . Kondisi semacam itu membuat pers di Surabaya mau tidak mau harus mengikuti pola yang berlaku, sehingga timbul golongan-golongan dalam pers itu sendiri. Golongan pertama disebut sebagai golongan kanan atau nasionalis, pers di pihak ini menentang usaha-usaha PKI dalam aksinya merebut pemerintahan pusat. Golongan kedua disebut golongan kiri atau pers yang mendukung PKI. Kedua golongan tersebut saling menjatuhkan dan berusaha mendapatkan simpati di masyarakat untuk meraih tujuannya masingmasing. Perang dikalangan pers itu berlajut sampai akhirnya golongan kiri kalah dengan dibredelnya surat kabar-surat kabar pro PKI menyusul dengan terjadinya pemberontakan G 30 S di pusat dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Actions (login required)

View Item