Penegakkan Hukum Atas Kewajiban Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Repository

Penegakkan Hukum Atas Kewajiban Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Retta Ayu Urip Mawarni (2015) Penegakkan Hukum Atas Kewajiban Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) HALAMAN JUDUL.pdf Download (342kB)
	Text (ABSTRAKSI) ABSTRAKSI.pdf Download (132kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (391kB)
	Text (BAB II) BAB II KETENTUAN TENTANG KEWAJIBAN .pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) \| Request a copy
	Text (BAB III) BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEMBAWA .pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) \| Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) \| Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) DAFTAR BACAAN.pdf Download (172kB)

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penggunaan transaksi tunai oleh masyarakat semakin berkembang khususnya transaksi yang dilakukan dengan cara menukarkan rupiah ke dalam mata uang asing yang diperoleh di gerai penukaran uang dan membawa uang tersebut ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan uang asing dalam pecahan besar menjadi alat salah satu suap yang semakin banyak digunakan koruptor untuk mempersulit pelacakan aliran dana kepada pihak penerima dana. Oleh karena itu, guna memberantas tindak pidana pencucian uang dibentuklah kerjasama yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan yang berwenang untuk menindaklanjuti seseorang melakukan tindak pidana kejahatan seseorang yang tidak melaksanakan laporan pembawaan uang tunai. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini dibahas tentang kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean, paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang pelaksanaan kewajiban pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean yang tidak taat melaporkan uang tunai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu ke Bea dan Cukai. Kata Kunci : Kewajiban Pelaporan Pembawa Uang Tunai, Pertanggungjawaban Pembawa Uang Tunai.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK-2 FH. 98-16 Maw p

Uncontrolled Keywords:

Kewajiban Pelaporan Pembawa Uang Tunai, Pertanggungjawaban Pembawa Uang Tunai.

Subjects:

K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB810-962.8 Obligations. Contracts and transactions

Divisions:

03. Fakultas Hukum

Creators:

Creators	NIM
Retta Ayu Urip Mawarni	NIM031111183

Contributors:

Contribution	Name	NIDN / NIDK
Thesis advisor	Toetik Rahayuningsih	NIDN196504101990022001

Depositing User:

Nurma Harumiaty

Date Deposited:

24 Jan 2017 20:22

Last Modified:

09 May 2020 17:10

URI:

http://repository.unair.ac.id/id/eprint/51765

Sosial Share:

Actions (login required)

View Item