AYU RAHMADHANI, 071211231030 (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERHADAP PENCARI SUAKA TAHUN 2001 – 2015. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (736kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 52124.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Isu pencari suaka merupakan isu internasional yang mendapat perhatian sentral dalam sektor keamanan nasional di Australia. Terhitung sejak tahun 2001 hingga tahun 2015, tepatnya setelah insiden Tampa, pemerintah Australia mulai mengimplementasikan kebijakan yang cenderung punitif terhadap pencari suaka. Kebijakan punitif yang dimaksud adalah adanya kecenderungan pemerintah Australia untuk menghukum para pencari suaka yang datang. Padahal, pencari suaka merupakan pihak yang terancam sehingga memiliki hak untuk mencari perlindungan internasional. Tindakan Australia tersebut kemudian jelas berbanding terbalik dengan reputasi Australia sebagai advokat HAM, sebagaimana di Asia Pasifik, Australia diberikan predikat sebagai human rights leader. Selain itu, tindakan Australia juga dinilai tidak sejalan dengan statusnya sebagai peratifikasi dari sejumlah perjanjian internasional terkait penegekkan HAM pencari suaka. Oleh karenanya, tindakan Australia untuk menerapkan kebijakan punitif terhadap pencari suaka kemudian menimbulkan kritik dari pemerhati kemanusiaan baik secara internasional maupun nasional. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis latar belakang penerapan kebijakan yang punitif yang dilakukan oleh Australia terhadap pencari suaka tahun 2001-2015. Dalam menjelaskan permasalahan tersebut, peneliti menggunakan integrated threat theory, teori sekuritisasi, tesis mengenai societal security, dan rezim internasional. Pada akhirnya, peneliti menemukan bahwa latar belakang tindakan pemerintah Australia untuk menerapkan kebijakan yang punitif terhadap pencari suaka tidak dapat dilepaskan dari adanya keleluasaan yang diberikan rezim internasional terkait perlindungan terhadap pencari suaka bagi negara untuk menggunakan kedaulatannya dan anggapan pencari suaka sebagai ancaman, baik sebagai realistic threat ataupun symbolic threat sehingga penerapan kebijakan yang punitif terhadap pencari suaka didasarkan pada kepentingan terhadap keamanan nasional dan kepentingan untuk mengamankan societal security.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 Fis HI 71/16 Rah k
Uncontrolled Keywords:	pencari suaka, Australia, sekuritisasi, societal security, rezim internasional
Subjects:	J Political Science > JZ International relations
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:	Creators NIM AYU RAHMADHANI, 071211231030 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor SARTIKA SOESILOWATI, Dra.; MA.; Ph.D. UNSPECIFIED
Depositing User:	sugiati
Date Deposited:	30 Jan 2017 19:07
Last Modified:	19 Jun 2017 21:57
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/52124
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item