SAIFUL ANWAR, 091314453001 (2016) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN BANGUNAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (Abstrak)
THPb. 11-16 Anw i. Abstrak.pdf Download (859kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (halaman depan)
halaman depan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB I)
bab i.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB II)
bab ii.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
bab iii.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
bab iv.pdf Restricted to Registered users only Download (918kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Semakin banyaknya jumlah pembangunan yang ada di setiap Kabupaten /Kota, maka diperlukan suatu pengaturan untuk mengendalikan hal ini yang salah satunya dengan izin. Izin yang berkaitan dengan pengaturan bangunan adalah Izin Mendirikan Bangunan. Izin Mendirikan Bangunan merupakan instrumen pengendalian bangunan meliputi (1) pengaturan yang memuat suatu aturan yang membolehkan pemilik bangunan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis dalam undang-undang dan/atau peraturan daerah, (2) penerbitan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki untuk menerbitkan izin atau tidak tentang 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan (3) penegakan hukum bagi yang mengabaikan Izin Mendirikan Bangunan meliputi penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum administrasi terdiri dari pengawasan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang dimulai dari pembuatan Izin Mendirikan Bangunan sampai diterbitkannya sertifikat Izin Mendirikan Bangunan dan penerapan sanksi administrasi yang meliputi denda administrasi, pengaduan, melalui peradilan administrasi dan penyelesaian sengketa melalui peradilan tata usaha negara. berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 t Bangunan Gedung dan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 tahun entang engawasan Mendir administrasi pencabutan izin dan pembongkaran. Penegakan hukum pidana, penegakan dan sanksi hukumnya berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sedangkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara Kata kunci:izin mendirikan bangunan, instrumen pengendalian, kewenangan,penegakan hukum.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK THPb.11/16 Anw i | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | izin mendirikan bangunan, instrumen pengendalian, kewenangan,penegakan hukum. | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure | |||||||||
| Divisions: | 09. Sekolah Pasca Sarjana | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Unnamed user with email indah.fatma@staf.unair.ac.id | |||||||||
| Date Deposited: | 13 Feb 2017 00:00 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Jul 2017 18:29 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/52721 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |