AHMAD FATHUR ROZI, 041310213053 (2016) PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS UANG PESANGON YANG DITERIMA PENSIUNAN TAHUN 2016 OLEH PERUM BULOG DIVRE JATIM. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FV.P. 56-16 Roz p abstrak.pdf Download (67kB) | Preview
	Text (fulltext) FV.P. 56-16 Roz p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

3.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama PKL di Perum Bulog Divre Jatim, penulis menyimpulkan bahwa dalam penerapan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas uang pesangon pada Perum Bulog Divre Jatim sudah efektif dalam hal meningkatkan penerimaan negara. Penulis juga menyimpulkan bahwa dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas uang pesangon pada Perum Bulog Divre Jatim dilaksanakan dengan cara dan kondisi sebagai berikut:  Melakukan perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas uang pesangon berdasarkan tarif pada PP No. 68 Tahun 2009;  Menyetorkan pajak yang dipotong menggunakan Surat Setoran Pajak, namun penyetoran mengalami keterlambatan lebih dari 1 hari dari jatuh tempo dikarenakan tidak adanya seksi di bagian perpajakan pada Perum Bulog Divre Jatim yang menyebabkan pengalihan tugas perpajakan di seksi lain, sehingga tanggal penyetoran tidak sesuai dengan PMK 16/PMK.03/2010 pasal 9 ayat (2), serta mendapat sanksi atas keterlambatan setor berupa bunga 2% berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 pasal 9 ayat (2a);  Melaporkan PPh 21 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21 tertanggal 1 hari sebelum jatuh tempo yang sesuai dengan PMK 16/PMK.03/2010 pasal 9 ayat (3). 3.2 Saran Dalam pembuatan laporan ini penulis wajib untuk memberi beberapa saran untuk lebih memajukan dan meningkatkan produktivitas Instansi Pemerintah, seperti Perum Bulog Divre Jatim. Adapun saran-saran antara lain: 1. Perum Bulog Divre Jatim diharapkan senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugasnya. 2. Keterlambatan saat penyetoran pajak terjadi dikarenakan pelaksanaan setor pajak yang terlalu mendekati tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, Perum Bulog Divre Jatim sebaiknya tidak melakukan penyetoran yang mendekati tanggal jatuh tempo, karena dikhawatirkan akan mendapat kerugian berupa sanksi apabila terjadi keterlambatan. Salah satu yang sudah terjadi adalah keterlambatan setor SSP untuk bulan Maret 2016. 3. Perum Bulog Divre Jatim sebaiknya menambah seksi baru di bagian perpajakan, karena tidak adanya seksi di bagian perpajakan menyebabkan pengalihan tugas perpajakan di seksi lain yang akhirnya menambah beban tugas yang banyak bagi seksi lain. Oleh karena itu, dengan adanya seksi bagian perpajakan di Perum bulog Divre Jatim, diharapkan memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan perpajakan di Perum Bulog Divre Jatim agar dapat terlaksana dengan lancar dan kendala dalam pengurusan perpajakan dapat dikurangi seminimal mungkin.

Actions (login required)

View Item