RINTAN NUR INDAH SARI ANWAR PUTRI, 031311133031 (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KEUANGAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME DALAM PRAKTEK PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 26-17 Put p abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 26-17 Put p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji mengenai klasifikasi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana penyedia jasa keuangan terkait pendanaan terorisme dalam praktek pencucian uang. Skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif. Pengaturan mengenai tindak pidana pendanaan terorisme terkait erat dengan tindak pidana pendanaan pencucian uang. Sehingga peraturan antara Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme disamakan dengan Undang- Undang No 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kaitan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sangatlah erat. Seorang teroris memerlukan dana untuk mendapatkan senjata dan bahan-bahan peledak yang banyak digunakan. Hubungan antara pendanaan terorisme dengan pencucian uang diperjelas dengan dikeluarkannya Special Recommendation on Terrorist Financing oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2013, Penyedia Jasa Keuangan termasuk kedalam subjek hukum korporasi. Namun, terdapat pengecualian khusus untuk Penyedia Jasa Keuangan yang dapat menggugurkan tuntutan pidananya. Kata Kunci : Penyedia Jasa Keuangan, Pendanaan Terorisme, Pencucian Uang, Korporasi

Actions (login required)

View Item