DHARMA SETIAWAN NEGARA, 031311133180 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS ATAS POTONGAN HARGA DALAM PENGADAAN BARANG ATAU JASA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 36-17 Neg p abstrak.pdf Download (79kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 36-17 Neg p.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam menetapkan HPS dalam pengadaan barang atau jasa serta pihak yang berhak atas potongan harga/keuntungan yang didapat dari hasil pengadaan barang atau jasa. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kesalahan dalam menetapkan HPS dalam pengadaan barang atau jasa adalah PPK selaku pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan barang atau jasa, dimana dalam proses pembuatan HPS harus memenuhi asas-asas, salah satunya adalah asas kecermatan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka dengan tidak cermatnya dalam pembuatan HPS, PPK dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pihak yang berhak atas potongan harga/keuntungan yang didapat dari hasil pengadaan barang atau jasa ditinjau dari posisi potongan harga itu berada, manakala potongan harga itu disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada saat sebelum dilakukan pembuatan kontrak pengadaan barang atau jasa, maka potongan harga tersebut adalah hak negara yang harus disetor pada kas negara, tetapi manakala posisi potongan harga itu muncul pada saat penyedia barang/jasa membeli barang pada distributor, maka potongan harga tersebut menjadi hak penyedia barang/jasa dalam hal ini adalah PT. Kata Kunci : Pengadaan Barang atau Jasa, Potongan Harga, Perseroan Terbatas.

Actions (login required)

View Item