MUHAMMAD WILDAN, 031311133211 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS SELISIH UPAH DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 64-17 Wil p abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 64-17 Wil p.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini mengkaji mengenai kriteria perusahaan yang tidak mampu untuk dapat menangguhkan pelaksanaan upah minimum serta perlindungan hukum pekerja/buruh terhadap penangguhan pelaksanaan upah minimum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria perusahaan yang tidak mampu untuk dapat menangguhkan pelaksanaan upah minimum adalah suatu perusahaan yang dalam 2 (dua) tahun terakhir dilihat dari laporan keuangannya mengalami penurunan dan selama 2 (dua) tahun usaha suatu perusahaan tersebut mengalami penurunan, tetapi itu semua harus dibuktikan dengan hasil audit keuangan perusahaan. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum pekerja/buruh terhadap penangguhan pelaksanaan upah minimum ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya mekanisme pengawasan dari instansi atau pejabat bidang ketenagakerjaan terhadap pembayaran selisih upah pekerja setalah masa penangguhan pelaksanaan upah minimum berakhir dan perlindungan hukum represif adalah dengan adanya mekanisme pengajuan upaya hukum bagi pekerja terhadap hak atas selisih upah pada saat penangguhan pelaksanaan upah minimum yang tidak dibayarkan setelah masa penangguhan pelaksanaan upah minimum itu berakhir. Kata Kunci : Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Ketenagakerjaan, Perusahaan.

Actions (login required)

View Item