FATMA AYU HUSNASARI, 031311133226 (2017) KETENTUAN KANDUNGAN LOKAL (LOCAL CONTENT) DALAM ATURAN INVESTASI DI TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT DARI PRESPREKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 72-17 Hus k abstrak.pdf Download (82kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 72-17 Hus k.pdf Restricted to Registered users only Download (568kB) | Request a copy

Abstract

Investasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam pembangunan nasional tentu juga harus menjaga kepentingan nasional. Salah satu bentuk kepentingan nasional dalam investasi adalah menerapkan performance requirement utamanaya terkait dengan local content. Akan tetapi dalam Perjanjian Internasional seringkali melarang adanya aturan local content, seperti pada Perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP) dan World Trade Organization (WTO). Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian hukum untuk menkonstruksikan substansi pengaturan local content dalam Perjanjian TPP, WTO, dan hukum positif Indonesia, serta melakukan penilaian visiabilitas terhadap keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Perjanjian TPP dengan menggunakan Pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini menghasilkan temuan bahwa Indonesia masih menerapkan aturan local content dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam WTO dan Perjanjian TPP aturan local content dilarang. Dalam WTO masih terdapat kesempatan bagi negara berkembang untuk menerapkan local content dengan persyaratan tertentu. Sedangkan jika Indonesia bergabung dalam Perjanjian TPP, Pemerintah Indonesia akan sulit untuk melindungi kepentingan nasionalnya karena penerapan local content yang tidak boleh diterapkan kepada negara anggota. Kata kunci: Local Content; Trans-Pacific Partnership; World Trade Organization.

Actions (login required)

View Item