FEBRIANI LESTARI, 031311133066 (2016) PEMUTUSAN PERJANJIAN BAKU KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PROYEK PEREMAJAAN KOTA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) FH. 75-17 Les p abstrak.pdf Download (64kB) | Preview
	Text (fulltext) FH. 75-17 Les p.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) | Request a copy

Abstract

Peremajaan kota adalah kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat berpenghasilan rendah, yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap kawasan hunian yang kumuh yang merupakan salah satu cara dalam intensifikasi lahan di kawasan perkotaan. Dalam pelaksanaan peremajaan kota pemerintah seringkali memerlukan dukungan dari sektor swasta, sehingga pembuatan perjanjian antara pemerintah dengan swasta merupakan praktik yang sudah tidak asing lagi. Perjanjian peremajaan kota merupakan bentuk kerjasama daerah dengan pihak ketiga (swasta) yang dalam pelaksanaannya kadangkala para pihak tidak melaksanakan kewajiban kotraktualnya (wanprestasi), sehingga berujung terhadap pemutusan perjanjian. Terlepas dari sifat perjanjian pemerintah yang multi aspek, yaitu adanya percampuran antara elemen hukum privat dan publik, hubungan hukum yang terbentuk di dalam perjanjian pemerintah murni merupakan hubungan kontraktual yang bersifat perdata. Sehingga pengaturan mengenai pemutusan perjanjian pemerintah merupakan ranah keperdataan. Maka atas adanya kegagalan pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian (wanprestasi) dapat dilakukan pemutusan perjanjian yang dilakukan dengan melalui maupun mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 BW.Adapun akibat atas adanya pemutusan perjanjian menimbulkan hak gugat bagi kreditor atas kerugian yang ditimbulkan karena adanya kegagalan pelaksanaan prestasi, yaitu berupa biaya, rugi dan bunga. Dimana penyelesaian sengketa terkait hal ini dapat dilakukan dengan melalui jalur litigasi maupun non litigasi seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Kata kunci : peremajaan kota, perjanjian pemerintah (government contract), kerjasama daerah, pemutusan perjanjian.

Actions (login required)

View Item