STEFFANI YOVIANA HENGSTZ, S.H, 031514253055 (2017) KARAKTERISTIK NOTARIS DAN NOTARY PUBLIC SERTA KETERKAITANNYA DENGAN PENDIRIAN PERUSAHAAN DALAM RANGKA FOREIGN DIRECT INVESTMENT. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (90kB) | Preview
	Text (full text) TESIS.compressed.pdf Restricted to Registered users only until 15 August 2020. Download (1MB)

Abstract

Foreign Direct Investment (FDI) atau penanaman modal asing sebagai salah satu bentuk kegiatan bisnis dipandang dapat membawa banyak manfaat bagi negara penerima investasi atau host country. Mengingat FDI merupakan kegiatan investasi lintas negara di mana tiap negara menganut sistem hukum berbeda maka tentu terdapat perbedaan aturan hukum di bidang investasi dari masing-masing negara yang ada. Agar pelaksanaan kegiatan FDI dapat dilaksanakan maka tentu perlu diperhatikan berbagai ketentuan di bidang investasi dari masing-masing negara host country. Indonesia sebagai negara penganut civil law system dalam pelaksanaan kegiatan FDI wajib dilakukan dengan bentuk Perseroan Terbatas yang mana hanya dapat didirikan dengan akta Notaris. Notaris di Indonesia sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik memegang peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan bisnis. Peran Notaris di Indonesia yang demikian berbeda dengan peran dari Notary Public sebagai pejabat umum pada negara penganut common law system. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa perbedaan karakteristik Notaris dan Notary Public dalam FDI serta apa relevansi FDI terhadap peran kerja dari Notaris dan Notary Public. Kemudian, tipe penelitian ini ialah penelitian hukum dengan menggunakan 3 (tiga) tipe pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan komparatif (comparative approach) yang membandingkan undang-undang Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Belanda. Adapun hasil dari penelitian ini ialah wewenang dari Notaris di Indonesia lebih luas jika dibandingkan dengan wewenang dari Notary Public pada negara common law system. Semua yang menjadi wewenang dari Notary Public sudah termasuk pekerjaan serta wewenang dari seorang Notaris di Indonesia. Hanya saja bedanya Notaris di Indonesia memiliki wewenang tambahan yaitu untuk membuat Akta Otentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan seorang Notary Public tidak memiliki wewenang tersebut. Tidak ada peraturan yang khusus mengatur apa saja yang menjadi wewenang dari seorang Notary Public. Selain itu melalui penelitian ini maka diketahui bahwa FDI dapat semakin memperkuat peran dari Notaris di Indonesia mengingat FDI di Indonesia hanya dapat dilakukan dalam bentuk PT yang didirikan dengan Akta Notaris. Namun di sisi lain FDI pada negara Singapura dapat semakin mempersempit peran kerja Notary Public namun dapat juga semakin memperkuat peran kerja dari Notary Public di Malaysia.

Actions (login required)

View Item