KHARISMA HENDRA, 031424253035 (2017) AKIBAT HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH ADANYA SURAT PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PROYEK (SP2LP) DI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ( Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan Tol Surabaya- Mojokerto ). Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (390kB) | Preview
	Text (full text) TESIS KHARISMA FIX.pdf Restricted to Registered users only until 15 August 2020. Download (1MB)

Abstract

Tanah merupakan elemen penting yang ada dalam kehidupan. Fungsi dan manfaat yang terkandung memberikan banyak keuntungan bagi manusia. Pada saat ini kebutuhan akan tanah sangatlah tinggi terutama di daerah kota besar. Hal tesebut dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Selain itu karena populasi yang ada di kota besar yang tinggi, kemacetan pun seolah menjadi hal yang biasa di kota-kota besar. Maka tidak jarang pula pada saat ini masyarakat memilih untuk membeli tanah dan untuk tempat tinggal di kawasan sekitar kota-kota besar. Sehingga pembangunan jalan tol merupakan salah satu pemecah permasalahan yang ada di kotabesar. Tesis ini membahas mengenai peralihan Hak Atas Tanah setelah adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi Jawa Timurdi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto dan Penyelesaian Hukum terhadap peralihan Hak Atas Tanah setelah adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi Jawa Timur yang mana proses perolehan Hak Atas Tanahnya tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bupati / Walikota di dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto. Penelitian Hukum yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatanya itu pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan study kasus (case study). Tujuan penulisan ini adalah sebagai studi untuk mengetahui dan menganalisis Kekuatan Hukum peralihan Hak Atas Tanah setelah adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi Jawa Timurdi dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto dan Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Hukum terhadap peralihan Hak Atas Tanah setelah adanya Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Proyek (SP2LP) dari Gubernur Provinsi Jawa Timur yang mana proses perolehan Hak Atas Tanahnya tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bupati / Walikota di dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Surabaya–Mojokerto. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto, di dalam Praktek di lapangan telah banyak yang beralih kepada Pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota,dalam hal ini bukti Peralihan hak yang dimiliki Pihak Lain bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Perpres 36 tahun 2005 dalam proses pelepasan Hak Atas Tanah di dalam pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Actions (login required)

View Item