RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., 031514153052 (2016) PEMULIHAN HAK POLITIK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (166kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT THP 06-17 Dam p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan juga demokrasi dalam suatu negara. Dalam praktek kenegaraan terdapat fenomena pencabutan hak politik yang dilakukan melalui proses peradilan dan tanpa melalui proses peradilan. Keduanya memiliki karakter dan motif yang berbeda. Akan tetapi, baik pencabutan hak politik yang dilakukan melalui proses peradilan dan tanpa melalui proses peradilan sama-sama patut untuk dipulihkan mengingat kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Pemulihan atas hak politik yang dicabut melalui proses peradilan berpatok pada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik tersebut. Sedangkan pemulihan atas hak politik yang dicabut tanpa melalui proses peradilan harus dilakukan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Pencabutan hak politik tanpa melalui proses peradilan merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia/kejahatan negara terhadap warga negaranya. Pemulihan hak politik tidak cukup hanya dilakukan dengan mengembalikan hak politik yang dicabut saja. Pemulihan harus dimaknai secara luas termasuk pada hak-hak lain yang terlanggar dan diskriminasi-diskriminasi yang timbul akibat pencabutan hak politik tersebut. Pemulihan hak politik dikaitkan dengan konsep “Access to Justice” merupakan solusi untuk memberikan pemulihan hak yang berkeadilan bagi korban. Konsep “Access to Justice” memberikan makna pemulihan dan keadilan yang luas, tidak terbatas pada pemulihan yang dilakukan oleh negara tetapi juga termasuk pemulihan dan pemberian ruang keadilan oleh masyarakat.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK THP 06/17 Dam p
Uncontrolled Keywords:	Pemulihan, Hak Politik, Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Demokrasi, Access to Justice
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:	Creators NIM RIZKI RIDHA DAMAYANTI, S.H., 031514153052 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor R. Herlambang Perdana Wiratraman, Dr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	S.Sos. Sukma Kartikasari
Date Deposited:	27 Aug 2017 19:34
Last Modified:	27 Aug 2017 19:34
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/60967
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item