ANANTO TRI SUDIBYO, S.H., 031324153024 (2017) POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (119kB) | Preview
	Text (full text) TESIS OK FIX.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2020. Download (2MB)

Abstract

Dalam setiap pemilihan umum, baik pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, acapkali terjadi tindakan money politic (politik uang). Di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum tersebut, tidak diatur definisi money politic (politik uang) tetapi diatur rumusan unsur-unsur delik terkait perbuatan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih tertentu atau calon pasangan pemilihan. Konsep politik uang juga dapat dimaknai sebagai bentuk tindakan suap dan berarti juga memberikan uang dengan cara melawan hukum. Tindakan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum baik dalam pemilihan kepala daerah, dilakukan penegakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan perlu untuk dilaksanakan pembuktian adanya unsur sengaja yang dilakukan oleh pasangan calon pemilihan atau tim kampanye atau pihak-pihak yang mengusung pasan calon pemilihan tersebut. Apabila terbukti terjadi perbuatan politik uang dalam arti memberikan uang, maka terdapat sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana yang dapat diberikan kepada si pelaku tersebut. Selain itu pula, perlu juga dibuktikan dalam proses persidangan yang putusannya dijadikan dasar untuk memberikan sanksi pidana kepada si pelaku tersebut.

Actions (login required)

View Item