MAHANI TET SERLY GRACE, 031214153105 (2017) PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (49kB) | Preview
	Text (full text) TESIS OK. FIX.pdf Restricted to Registered users only until 18 September 2020. Download (573kB)

Abstract

Penegakan Hukum pada Tindak Pidana di Bidang Perpajakan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan membedakan pelanggaran pajak dan kejahatan yang berakibat pada sanksi yang dikenakan. Pada perbuatan pelanggaran pajak sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi sedangkan pada perbuatan kejahatan pajak sanksi yang diberikan berupa denda dan pidana penjara. Direktorat Jenderal Pajak telah menerapkan asas restorative justice pada setiap tahapan penegakan hukum dibidang perpajakan, namun seringkali hal ini justru disalahgunakan oleh wajib pajak, (oknum) pegawai/pejabat pajak maupun pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian negara. Penerapan hukum antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga tidak maksimal karena aparat penegak hukum lebih sering menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Selain itu diperlukan mekanisme pengawasan internal yang lebih efektif oleh dalam Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimalisir terjadinya deal-deal dalam pemeriksaan maupun penyidikan pajak

Actions (login required)

View Item