ADAM MAULANA HAKIM, 031211132017 (2016) PUBLIKASI INFORMASI JURNALISTIK YANG DIPEROLEH DENGAN CARA MELAWAN HUKUM. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (671kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
FH. 146-17 Hak p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Pers sebagai suatu sistem yang telah diatur secara normatif di dalam hukum di Indonesia masih banyak timbul permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaanya. Pers sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Indonesia khususnya memiliki semacam “kekebalan hukum” ketika para pelaku pers melakukan suatu pelanggaran. Kekebalan hukum disini menggunakan banyak dalih, dan salah satunya memanfaatkan independensi dari pers itu sendiri serta berdalih bahwa pelanggaran yang dilakukan memiliki alasan pembenar yakni ketersediaan informasi yang akurat yang disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar mengetahui kondisi terkini suatu permasalahan yang terjadi sebagai kontrol sosial penegakan hukum di Indonesia. Informasi jurnalistik yang diperoleh melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu proses pencarian dan pengumpulan informasi jurnalistik yang dalam prosesnya melalui sedikit atau seluruhnya melanggar hukum dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana bilamana hukum yang dilanggar mengkategorikan tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana dan diancam dengan pemidanaan sebagai sanksinya dalam pasal-pasal di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu informasi jurnalistik dapat disebut melawan hukum bilamana informasi jurnalistik tersebut didapat dengan cara yang melawan hukum, baik hukum yang mengatur tentang pers maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kemudian disebarluaskan atau dipublikasikan dengan bebas sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik seperti biasa. Pertanggungjawaban hukum sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan informasi jurnalistik yang diperoleh dan dipublikasikan oleh majalah Tempo terindikasi menjadi suatu tindak pidana berdasarkan KUHP, UU Perbankan dan UU Pemberantasan dan Pencegahan TPPU sehingga harus dipidana sesuai aturan bilamana terbukti melanggar sesuai proses penyelidikan yang berjalan. Dan bahwa kemerdekaan atau kebebasan dalam pers tetap ada batasannya dalam kesadaran supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH. 146-17 Hak p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Pers, Informasi Jurnalistik, Kebebasan Pers | ||||||
Subjects: | P Language and Literature > PN Literature (General) > PN4699-5650 Journalism. The periodical press, etc | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | sukartini sukartini | ||||||
Date Deposited: | 18 Sep 2017 22:29 | ||||||
Last Modified: | 18 Sep 2017 22:29 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61583 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |