NABILLAH SOFIANA, 031311133043 (2017) HOT PURSUIT DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (94kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH. 152-17 Sof h.pdf Restricted to Registered users only until 19 September 2020. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Hot pursuit merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal asing di dalam wilayah laut negara pantai. Pengaturan mengenai hot pursuit diatur di dalam pasal 111 UNCLOS 1982, namun UNCLOS 1982 tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan hot pursuit. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan hot pursuit menurut hukum laut internasional dan implementasi hot pursuit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. penulisan skripsi ini merupakan penulisan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Dari analisa yang dilakukan diketahui bahwa hot pursuit diatur di dalam konvensi Jenewa 1958 maupun UNCLOS 1982. Dalam pelaksanaannya hot pursuit dapat dilakukan hanya oleh kapal perang atau pesawa udara militer, atau kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan hot pursuit. Namun, mekanisme hot pursuit tidak diatur dengan jelas di dalam konvensi-konvensi tersebut. sehingga, mekanisme pelaksanaan hot pursuit tergantung dari teknis operasional negara pantai. Indonesia melalui TNI Angkatan Laut, KPLP, dan BAKAMLA diberi kewenangan untuk melakukan hot pursuit. namun, BAKAMLA tidak mempunyai tugas yang secara spesifik berada di bawah kewenangannya. BAKAMLA juga tidak dilengkapi dengan sarana prasarana pokok yaitu kapal. Dan prosedur atau mekanisme hot pursuit di Indonesia diatur di dalam suatu aturan internal TNI Angkatan Laut dan Kementerian kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bukan di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang memperbolehkan dilakukannya penembakan pada saat hot pursuit. Berdasarkan hal tersebut lebih baik dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengenai kewenangan BAKAMLA agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan TNI Angkatan Laut maupun KPLP. Dan Indonesia juga harus memperjelas mengenai mekanisme pelaksanaan hot pursuit di dalam wilayahnya melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 152-17 Sof h
Uncontrolled Keywords:	Hot Pursuit, UNCLOS 1982, Prakteknya di Indonesia.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1150-1231 Maritime law
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM NABILLAH SOFIANA, 031311133043 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Enny Narwati, Dr. S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	sukartini sukartini
Date Deposited:	18 Sep 2017 23:54
Last Modified:	18 Sep 2017 23:54
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61601
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item