NINDYA ANGGITA PRATIWI, S.H., 031314153046 (2017) AKIBAT HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) RIDLATAMA GROUP TERHADAP CHURCHILL MINING PLC. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (632kB) | Preview
	Text (full text) TESIS NINDYA ANGGITA PRATIWI.pdf Restricted to Registered users only until 25 September 2020. Download (1MB)

Abstract

Investasi langsung merupakan bentuk penanaman modal oleh investor asing dengan cara pendirian perusahaan dengan modal berupa equity, melakukan manajemen langsung dan menanggung resiko secara langsung. Churchill Mining Plc merupakan Perseroan Terbatas dan core bisnisnya adalah pertambangan mineral dan batubara, maka untuk melakukan usahanya di Indonesia diperlukan Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam tesis dibahas tentang akibat hukum perubahan kepemilikan saham terhadap pengendalian Churchill Mining Plc dalam Ridlatama Group dan kewenangan arbitrase ICSID dalam memeriksa sengketa Churchill Mining Plc v. Republik Indonesia. Dari hasil penelitian, terjadi pelanggaran yang berakibat perubahan pengendalian saham di Ridlatama Group. Pelanggaran Pasal 33 Ayat (1) UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal; Pelanggaran Pasal 48 Ayat (1) UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas; Pelanggaran Pasal 93 Ayat (1) UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun PP No. 83/2001 Pasal 9 Ayat (1) jo. Ayat (5) mengijinkan pihak asing mengambil alih saham tanpa adanya perubahan status perusahaan, namun ketentuan inilah yang menyebabkan kasus ini terjadi. Sebenarnya kasus yang terjadi adalah pelanggaran kontrak karena tidak dilakukan penyetoran riil pada saat pembelian saham oleh Churchill Mining Plc. Mengingat kasus ini merupakan business to business (contract claim), maka gugatan yang diajukan ke ICSID tidak berlaku. Sayangnya, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sudah memberi persetujuan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012.

Actions (login required)

View Item