MUHAMMAD YAKUP, S.H, 0311514153079 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) DALAM KONTRAK PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMERINTAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (172kB) | Preview
	Text (full text) TESIS LENGKAP.pdf Restricted to Registered users only until 26 September 2020. Download (2MB)

Abstract

Pada prinsipnya penyelenggaraan kontrak pekerjaan konstruksi pemerintah pada UUJK yang baru meliputi tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan masing-masing pekerjaan harus dilakukan secara terpisah untuk menghindari konflik kepentingan kecuali pekerjaan konstruksi terintegrasi. Fokus dalam penelitian ini adalah pada akhir pekerjaan yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK yang melibatkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan selanjutnya akan disebut PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. Tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tugas dan kewenangan bagi PPHP dalam kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah mengakibatkan ketidakjelasan mengenai tugas dan fungsi PPHP. Disatu sisi mengenai perlindungan hukum bagi PPHP dalam kontrak pekerjaan konstruksi pemerintah sangat diperlukan. Hasil penilitian ini Tugas dan kewenangan ruang lingkup tugas dan kewajiban PPHP yang hanya memeriksa dan menerima hasil pekerjaan yang dinyatakan 100% (seratuspersen) telah selesai terkait kuantitas atau volume dengan memperhatikan kondisi yang terlihat saja dengan keadaan baik. PPHP dalam kontrak kerja konstruksi merupakan sebuah persyaratan administrasi kepada PPK untuk membantu PA/KPA memastikan bahwa pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh masing-masing penyedia jasa konstruksi telah selesai dikerjakan sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item