Lilik Suhartati, 040831149 (2012) PERLAKUAN AKUNTANSI PPN ATAS JASA PENERIMAAN TAGIHAN LISTRIK DAN PENYAJIANNYA PADA LAPORAN KEUANGAN FISKAL PT. KAREKA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-suhartatil-20090-a.33-12-k.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah menerbitkan peraturan perpajakan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN). Pada Undang-Undang PPN disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan BKP/JKP dalam pembukuan perusahaan. Pada prinsipnya PPN dipungut berdasarkan dua prinsip, yaitu Prinsip Akrual sesuai pasal 11 ayat (1) Undang- Undang PPN, PPN terutang pada saat penyerahan barang, jasa / impor barang dan Prinsip Kas, sesuai pasal 11 ayat (2) Undang-Undang PPN, PPN terutang pada saat penerimaan pembayaran. Penelitian ini membahas mengenai “Perlakuan Akuntansi PPN atas Jasa Penerimaan Tagihan Listrik dan Penyajiannya Pada Laporan Kuangan Fiskal PT. Kareka Surabaya” dimana perusahaan tidak melakukan pembukuan berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku sehingga diperlukan informasi mengenai Pembukuan yang sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan fiskal. Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai permasalahan pada obyek penelitian. Data diperoleh dengan cara melakukan survey pendahuluan dan dokumentasi, sehingga hasil pengolahan data tersebut dapat digunakan untuk membuat perbandingan dan evaluasi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Kareka, dapat diketahui tentang pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPN atas jasa penerimaan tagihan listrik dan penyajiannya dalam laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Transaksi yang berkaitan dengan PPN tersebut jika dicatat atau dibukukan berdasarkan Undang-Undang PPN, maka ditemukan beberapa perbedaan pada saldo akun per 31 Desember 2010, yaitu Kas dan Setara Kas, Hutang Pajak yang terdiri dari Hutang PPN, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 dan Laba (Rugi) Periode Berjalan. Saldo akun yang tampak pada Laporan Keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan Undang-Undang PPN yang berlaku lebih menguntungkan perusahaan dari pada tidak menggunakannya

Actions (login required)

View Item