Wahyu Pratomo, 040831119 (2012) ASPEK KEBIJAKAN PPN TERHADAP TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN SE-08/PJ.52/1996 (STUDI KASUS PADA PT. X). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-pratomowah-20091-a.32-12-k.pdf Restricted to Registered users only Download (911kB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan Orang Pribadi ataupun Badan Usaha kepada Negara sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang- Undang 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Perpajakan terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Pada prinsipnya PPN dipungut atas setiap Penyerahan BKP/JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta ekspor JKP oleh PKP. E-commerce didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang dan jasa lewat jaringan internet. E-commerce mencakup transaksi pembelian serta transfer dana lewat jaringan internet. Di Indonesia e-commerce masih tergolong baru namun perkembangannya cukup pesat yang selalu mengalami peningkatan dalam nilai jumlah transaksi. Perkembangan ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak berhak memungut pajak atas setiap transaksi yang dilakukan Warga Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui ecommerce memiliki ciri dan kerumitan tersendiri dalam operasional usahanya sehingga diperlukan pengetahuan pengenaan pajaknya. Sejauh ini peraturan Perpajakan yang ada belum mengatur secara detail atas transaksi perdagangan online. Penelitian ini membahas mengenai Aspek Kebijakan PPN Terhadap Transaksi Perdagangan Online atau E-commerce Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.52/1996 (Studi Kasus Pada PT. X). Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai permasalahan pada obyek penelitian. Data diperoleh dengan cara melakukan survey pendahuluan dan dokumentasi, sehingga hasil pengolahan data tersebut dapat digunakan untuk membuat perbandingan dan evaluasi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. X dapat diketahui tentang pengenaan PPN atas transaksi perdangan online atau e-commerce dan penyajian dalam laporan SPT yang disusun oleh perusahaan. Tetapi dalam praktiknya pihak perusahaan belum sepenuhnya menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pemungutan PPN serta penyajian laporan SPT, disebabkan kurangnya informasi mengenai peraturan perundangundangan yang berlaku khususnya pengenaan PPN atas transaksi e-commerce dalam SE-08/PJ.52/1996.

Actions (login required)

View Item