JOVI ANANDA PUTRA UTAMA, 031311133097 (2017) PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN YANG DI LAKUKAN ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPU). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.163.17 . Uta.p - ABSTRAK.pdf Download (262kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.163.17 . Uta.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 19 October 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini berjudul “Pembunuhan Berencana dengan penyertaan yang dilakukan anak (Studi Kasus Putusan No.2/Pid.Sos-Anak/2016/PN.DPU.)”, yang difokuskan pada isu hukum 1) karaktersistik pembunuhan berencana dengan penyertaan yang dilakukan anak 2) pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap perkara pembunuhan berencana dengan penyertaan yang dilakukan anakdalam Putusan No.2/Pid.Sos-Anak/2016/PN.DPU.Anak adalah harapan bangsa yang yang harus di lindungi dari segi apapun dan yang terpenting adalah dilindungi hak-haknya dari segi hukum.Meningkatnya kenakalan anak bahkan dapat menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana yang di lakukan anak, seperti kasus dalam Putusan PN Dompu, Nusa Tenggara Barat. Modus operandinya adalah beberapa anak melakukan pembunuhan terhadap korban. Sebelumnya, korbanmelakukan penganiayaan ringan pada salah satu pelaku, yang dalam putusan tersebut pelaku anak tersebutdiputus melanggar Pasal 340 KUHP jis. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan UU SPPPA. Di luar KUHP dan KUHAP diberlakukan juga hukum pidana formil dan materil yang berlaku khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu UU SPPA.Dalam undang-undang tersebut mengatur perbedaan perlakuan hukum pidana terhadap anak, baik hukum acara maupun ancaman pemidanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksud untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depanya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah memlui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.Dengan pertimbangan itulah hakim memutus terdakwa dikenakan tindakan perawatan di LPKS pada Panti Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) butir d.

Actions (login required)

View Item