SURYA SAKTI, 031211133053 (2017) PENJATUHAN PIDANA KURUNGAN KEPADA SESEORANG YANG MEMBERIKAN SUMBANGAN KEPADA PENGEMIS DAN GELANDANGAN MENURUT PERDA YOGYAKARTA NO.1 TAHUN 2014. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.214.17 . Sak.p - ABSTRAK.pdf Download (229kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.214.17 . Sak.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 20 October 2020. Download (956kB) | Request a copy

Abstract

Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk membahas dan penjawab kasus hukum yang di ulas dalam skripsi ini, yaitu mengenai penjatuhan pidana kurungan kepada seseorang yang memberikan sumbangan kepada pengemis dan gelandangan menurut Perda Yogyakarta No.1 Tahun 2014. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah aturan didalam Peraturan Daerah Jogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 24 ayat 5. Perda yang mengatur tentang Penanganan Gepeng dan Anak Jalanan. Yang mengatur penerapan sanksi pidana kurungan bagi siapa saja yang memberikan uandan/atau barang kepada gepeng. Penerapan sanksi pidana kurungan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 dianggap telah melanggar hak asasi manusia. Yang ditegaskan di dalam Pasal 22 Perda tersebut. Maka, penerapan perda demikian akan sulit dijalani karena bertentangan dengan asas kepastian hukum di masyarakat. Dalam penulisan ini dikemukakan bahwa pemerintah daerah jogyakarta memberikan upaya prefentif bagi penanggulangi peredaran gepeng dikota tersebut dengan membuat perda Nomor 1 Tahun 2014. Namun, koherensi perda tersebut dengan Undang-Undang Zakat No.23 tahun 2011 dimana Undang-Undang tersebut digunakan acuan sebagai pengelolaan zakat yang ada di Indonesia akan berkesuaian Karen adi dalam undang-undang zakat sendiri menerapkan bahwa pemberian sesuatu baik uang atau barang kepada geeng adalah wajib bagi agama islam namun harus sesuai dengan tata cara yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Actions (login required)

View Item