PATRIA WIDIANTO, 031311133008 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR MINERAL DAN BATUBARA DENGAN ADANYA PERUBAHAN KONTRAK KARYA MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.220.17 . Wid.p - ABTSRAK.pdf Download (99kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.220.17 . Wid.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 27 October 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kontrak karya dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.Saat ini dengan di berlakukanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, bahwa untuk usaha pertambangan tidak lagi menggunakan sistem kontrak karya, melainkan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).Dengan adanya perubahan peraturan yang semula kontrak karya, dan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diharuskan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan, maka terdapat prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatan izin. Mengingat bahwa saat ini terdapat investor yang mengusahakan pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan kontrak karya, sedangkan sesuai UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 harusmengubah menjadi Izin Usaha Pertambangan, maka hal tersebut akan menimbulkan persoalan hukum, dan melahirkan sengketa bila pihak investor sulit memperoleh izin usaha pertambangan. Untuk itu kiranya diperlukan adanya perlindungan hokum bagi investor pertambangan, baik investor asing maupun dalam negeri.

Actions (login required)

View Item