DIMAS DWI PRASETYO, 031311133140 (2017) INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM FUNGSI PENGATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.225.17 . Pra.i - ABSTRAK.pdf Download (179kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FH.225.17 . Pra.i - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 31 October 2020. Download (970kB) | Request a copy

Abstract

Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 yang memiliki sifat yang nasional, tetap dan mandiri, dimana ketentuan lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang, yang kemudian disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu, KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka atas kemandirian KPU tersebut, KPU memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum serta pemilihan kepala daerah dan tidak dapat di intervensi oleh partai politik maupun lembaga lain dalam menjalankan tugasnya.

Actions (login required)

View Item