FATHUR ROHMAN, S.H., 031224153087 (2017) KONTRADIKSI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (52kB) | Preview
	Text (full text) TESIS OK.fix.pdf Restricted to Registered users only until 3 November 2020. Download (738kB)

Abstract

Asas lex specialis derogat legi generali, merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Pembentukan dan pemberlakuan hukum atau Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas hukum agar sesuai dengan cita hukum dan kebutuhan hidup bersama. Asas hukum bukan norma hukum konkrit, tetapi asas hukum sangat penting artinya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum. Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi norma hukum merupakan jantungnya hukum, dengan kata lain sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Anak sangat lah rawan menjadi korban dari kejahatan, sedangkan banyak dari kasuskasus tindak pidana khususnya perkosaan pada anak tersebut hanya divonis dengan hukuman yang ringan. Pada prakteknya, masih banyak dijumpai adanya penyelesaian suatu tindak pidana dengan korban anak yang masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana hakim tidak menerapkan asas lex specialis derogat legi generali.

Actions (login required)

View Item