VERAWATI NGAMEL, 031314153023 (2017) MATERI MUATAN PERATURAN DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) THP.18.17 . Nga.m - ABSTRAK.pdf Download (145kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) THP.18.17 . Nga.m - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 28 November 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Pengaturan Materi Muatan Peraturan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dalam Materi Muatan Peraturan Desa. Penelitian ini merupakan peneilitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Materi muatan peraturan desa perlu diatur karena Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan hidup menurut adat-istiadatnya masing-masing. Pengakuan terhadap keberadaan Desa atau yang disebut dengan nama lain dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2). Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Desa tidak terlepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan pembentukan peraturan perundangannya tidak dapat berjalan sendiri tanpa memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundangan Indonesia. 3. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul menjamin perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan pranatapranata hukum adat. Materi yang dimuat dalam peraturan Desa yaitu (i) sistem organisasi masyarakat adat; (ii) pembinaan kelembagaan masyarakat; (iii) pembinaan lembaga dan hukum adat; (iv) pengelolaan tanah kas desa dan (v) pengembangan peran masyarakat desa. 4. Kewenangan lokal berskala desa lebih kepada kewenangan mengatur dan mengelola hal yang strategis sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan desa yang meliputi (i) bidang pemerintahan desa; (ii) pembangunan desa; (iii) kemasyarakatan desa, dan (iv) pemberdayaan masyarakat desa.

Actions (login required)

View Item