Wimo Adi Nugroho Setiyanto, 071311133012 (2016) JOINED-UP GOVERNMENT (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
Fis AN 25-17 Set j Abstrak.pdf Download (509kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (FULLTEXT)
Fis AN 25-17 Set j Sec.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Joined-Up Government merupakan bentuk tata pemerintahan yang mengedepankan koordinasi antar instansi pemerintah dalam mengelola isu-isu publik. Salah satunya terkait dengan isu pengembangan pariwisata di daerah. Bentuk koordinasi dalam penelitian ini adalah koordinasi horizontal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang bagaimana koordinasi horizontal antar instansi terkait upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo serta apa sajakah kendala-kendala dalam koordinasi horizontal antar instansi terkait upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara secara mendalam dengan 16 informan berlatarbelakang instansi yang berbeda. Penentuan informan dilakukan dengan purposive dimana pihak-pihak dianggap mengetahui dan tergabung dalam Tim yang terkait upaya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadopsian Joined-Up Government di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini belum maksimal. Terdapat berbagai kendala dalam koordinasi horizontal antar instansi seperti waktu koordinasi dengan kegiatan dari masing-masing instansi yang bertabrakan, perbedaan persepsi dari masingmasing instansi yang menimbulkan ego sektoral, lemahnya dukungan dari atasan sehingga pelaksanaan hasil kesepakatan koordinasi dikatakan belum maksimal. Selanjutnya, terdapat kriteria yang menunjukkan bahwa Joined-Up Government telah diterapkan yaitu komunikasi dalam koordinasi horizontal antar instansi dilakukan secara intens juga dibantu penggunaan teknologi informasi. Terlaksananya kegiatan hasil kesepakatan koordinasi yang dibuktikan dengan adanya susunan kegiatan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidoarjo.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK2 Fis.AN.25/17 Set j | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Joined-Up Government, Koordinasi Horizontal Antar Instansi, Pengembangan Pariwisata | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) | ||||||
| Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Administrasi Negara | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Mr Binkol2 2 | ||||||
| Date Deposited: | 22 Jan 2018 17:08 | ||||||
| Last Modified: | 22 Jan 2018 17:08 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67604 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |