Adeyaka Wury Aksani, 071211231009 (2017) DISFUNGSI UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA) DALAM MENGATASI GENDER SEX SELECTION DI TIONGKOK. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis.HI.05.17 . Aks.d - ABSTRAK.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis.HI.05.17 . Aks.d - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 12 December 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

United Nation Population Fund (UNFPA) merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB yang dibentuk pada tahun 1969. Organisasi ini bergerak di bidang kependudukan dengan tiga mandat yaitu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta populasi dan strategi pembangunan, yang juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan terkait dengan permasalahan kependudukan. Salah satu negara yang mendapatkan bantuan dari UNFPA adalah Tiongkok. UNFPA sejatinya telah masuk di negara ini sejak tahun 1979 dimana pada tahun tersebut Tiongkok menerapkan kebijakan kependudukan yang kontroversial yakni one child policy. Bantuan UNFPA kepada negara ini terus berlanjut hingga pada tahun 1991 UNFPA mendeklarasikan diri sebagai lembaga internasional pertama yang mengangkat isu gender inequality di Tiongkok. Hal tersebut disebabkan karena one child policy memperparah fenomena gender sex selection yang sudah lama ada di negara tersebut. Indikasi terjadinya fenomena gender sex selection adalah timpangnya angka sex ratio at birth (SRB) yang mana sudah jauh dari angka normal. Untuk kembali menyeimbangkan SRB dan menghilangkan fenomena gender sex selection, UNFPA melakukan berbagai upaya. Akan tetapi rupanya UNFPA tidak berhasil dalam melaksanakan tujuannya tersebut. Kegagalan ini mengindikasikan adanya disfungsi yang dialami oleh UNFPA. Pada penelitian ini disfungsi yang dialami oleh UNFPA dilihat melalui teori disfungsi organisasi internasional yang di dalamnya terbagi atas dua dimensi yaitu material dan kultural. Pada masing-masing dimensi terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi seperti birokrasi politik, konversi power, kultur birokrasi, serta karakteristik lingkungan kerja.

Actions (login required)

View Item