KANZA TAMARINDORA, 071211531064 (2017) PERAN REGULATORY BODY DAN ASOSIASI PROFESI JURNALIS DALAM SENGKETA JURNALISME WARGA DI INDONESIA (STUDI KASUS WWW.KOMPASIANA.COM). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis K 31-17 Tam p Abstrak.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis K 31-17 Tam p Sec.pdf Restricted to Registered users only until 13 December 2020. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (FULL ARTICLE) sec.pdf Download (342kB) | Preview

Abstract

Media online dalam perkembangannya mampu membuka ruang seluas-luasnya kepada warga untuk mewartakan apa yang mereka tahu, mereka lihat, dan mereka dengar. Salah satunya yaitu jurnalisme warga. Praktik atau kegiatan jurnalistik yang dilakukan adalah mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiarkan gagasan dan informasi kepada umum atau biasa dikenal dengan 6M. Munculnya jurnalisme warga atau citizen journalism, tengah tersemai di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meski demikian, jurnalisme warga belum mendapatkan perlindungan hukum karena tak ada satupun regulasi yang mengatur. Kompasiana adalah sebuah media warga (citizen media). Di sini, setiap orang dapat menuliskan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio, dan video. Ada beberapa alasan mengapa Kompasiana menarik untuk diteliti, antara lain: Kompasiana dikenal sebagai media informasi dan opini khas warga dengan rata-rata 335 tulisan sehari. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran regulatory body dan asosiasi profesi jurnalis dalam sengketa jurnalisme warga di Indonesia dengan menggunakan studi kasus pada Kompasiana. Tipe penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan menggunakan metodologi kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan jurnalisme warga dalam regulasi media di Indonesia layak mendapatkan perlindungan hukum dari Dewan Pers sebagai regulatory body dan Aliansi Jurnalis Independen sebagai Asosiasi Profesi Jurnalis. Pelaku jurnalisme warga, yaitu warga bisa disebut sebagai jurnalis apabila melakukan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Jurnalisme warga dalam media warga online Kompasiana tidak diposisikan sebagai seorang jurnalis, tetapi menjadi warga biasa dengan hasil tulisan khas warga, sehingga disebut sebagai citizen reporter. Berdasarkan penelitian, Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen ternyata belum berperan dalam penanganan sengketa jurnalisme warga. Dewan Pers berkilah karena tidak ada payung hukum atau Undang-Undang yang mengatur mengenai jurnalisme warga. Sementara AJI tak berperan karena belum mendapatkan permintaan bantuan terkait sengketa jurnalisme warga. Di sini, peneliti menawarkan model baru penanganan sengketa jurnalisme warga dengan menggunakan studi kasus di Kompasiana. Jurnalisme warga bisa dimediasi di Dewan Pers sepanjang pewarta warga merupakan anggota AJI dan atau termuat dalam wadah jurnalisme warga milik media massa umum.

Actions (login required)

View Item