ALFIAN D.M. KAWENGIAN, 071112094 (2017) PENOLAKAN INDONESIA TERHADAP KERJASAMA KEAMANAN SELAT MALAKA TERKAIT “PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE” DENGAN AMERIKA SERIKAT. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis.HI.59.17 . Kaw.p - ABSTRAK.pdf Download (731kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis.HI.59.17 . Kaw.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 14 December 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang penolakan Indonesia terhadap kerjasama keamanan Selat Malaka terkait Proliferation Security Initiative yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Pada Mei 2003 Presiden Amerika Serikat George Bush mengeluarkan kebijakan Proliferation Security Initiative karena ada insiden militer Spanyol melakukan pencegatan terhadap kapal So San yang membawa 12 rudal SCUD yang diselundupkan dibawah ratusan ton semen. Atas dasar insiden tersebut Amerika Serikat membentuk kerja sama untuk meningkatkan keamanan Internasional dalam mencegah pengiriman Weapon Mass Destruction. Namun pada juni 2004 dalam Jakarta Post melalui Laksamana Bernard Kent Sondakh selaku kepala Angkatan Laut Republik Indonesia menyatakan bahwa adanya campur tangan asing di perairan selat malaka dirasa tidak perlu karena bisa mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Karena dalam UNLOS 1982 Indonesia memiliki hak sebagian dari selat malaka sebagai daerah laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif serta diperjanjian tersebut juga diatur mengenai hak negara pantai untuk menetapkan peraturan terkait wilayahnya tersebut. Dengan faktor geografi yang membentuk negara kepulauan dan kapabilitas militer yang besar jumlahnya, Indonesia memiliki dasar yang kuat atas kebijakan politik luar negerinya yaitu menolak program kerjasama keamanan di Selat Malaka terkait Proliferation Security Initiative

Actions (login required)

View Item