Akhmad Hani Nadif, 071112040 (2017) Perkembangan Industri PSMC (Private Security and Miitary Corporation) di Tengah Kebijakan Regulasi Pembatasan Pemerintah di Afrika Selatan. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis.HI.70.17 . Nad.p - ABSTRAK.pdf Download (666kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis.HI.70.17 . Nad.p - SEC.pdf Restricted to Registered users only until 14 December 2020. Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text (FULL ARTICLE) Fis.HI.70.17 . Nad.p - JURNAL.pdf Download (127kB) | Preview

Abstract

Penulis menggunakan jangkauan penelitian dari tahun 1998-2006. Rentang tersebut mencakup kemunculan UU RFMA 1998 dan juga berdiri nya perusahaan PSMC baru yaitu STTEP Internasional pada tahun 2006. Pada tahun 1989 Afrika Selatan mengalami masa darurat dikarenakan adanya perlawanan dari kekuatan oposisi. Perlawanan tersebut kemudian menyebabkan ketidakstabilan politik baik di wilayah sekitar Afrika Selatan maupun di dalam negeri. Pemerintahan apartheid yang berkuasa melakukan upaya sekuritisasi untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah membentuk suatu badan keamanan yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan koersif atas nama keamanan negara dan rezim yang berkuasa. Perkembangan berikutnya, terjadi transisi kekuasaan. Pemerintahan yang baru memberlakukan pembatasan terhadap PSMC. Pada tahun 2006 berdiri perusahaan PSMC baru maka bagaimana dengan dibentuknya badan dan regulasi yang membatasi gerak-gerik PSMC, industri PSMC tetap dapat berkembang? Untuk menjawab perihal tersebut peneliti menggunakan teori sekuritisasi untuk menjelaskan kemunculan industri PSMC di Afrika Selatan dan concept of power serta political national image untuk memaparkan hubungan yang terjadi antara PSMC dengan pemerintah. Proses pencarian fakta menemukan bahwa dalam penerapan regulasi nya, badan pemerintahan Afrika Selatan yang berwenang yaitu NCACC dan PSIRA terindikasi memiliki loophole dalam operasionalisasi kewenangan dan tugas nya. Terdapat campur tangan pihak PSMC di dalam badan pemerintahan tersebut. Hal ini ditambah pula dengan kelemahan-kelemahan regulasi yang dalam penerapannya terindikasi kurang ditegakkan. Dengan demikian hal tersebut menjadi perihal yang penulis asumsikan patut untuk dicermati lebih lanjut.

Actions (login required)

View Item