Abella Diandra NC, 071113026 (2017) EKONOMI POLITIK BENIH STUDI KEDAULATAN BENIH PADI DI KABUPATEN MAGETAN. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
|
Text (ABSTRAK)
Fis P 12-17 Cla e Abstrak.pdf Download (435kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
Fis P 12-17 Cla e Sec.pdf Restricted to Registered users only until 14 December 2020. Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Beras sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia menyebabkan kebutuhan terhadap benih padi yang besar, namun tidak diimbangi dengan kemampuan produksi secara mandiri menyebabkan ketergantungan yang besar pada produsen benih padi multinasional. Ide kedaulatan benih yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan tersebut, di Kabupaten Magetan terancam dengan kebijakan yang berdiri di dua tangan, di satu sisi ingin menghidupkan kedaulatan dan di sisi lain justru bertolak belakang. Persoalan pengadaan hingga distribusi bantuan benih, dan kenyataan petani yang dihadapkan dengan kapitalisasi benih padi telah menyebabkan harga benih mahal. Seakan berhadapan dengan banyak gawang, tengkulak yang bertebaran, sementara kelembagaan lokal yang berkembang pesat di sekitar petani, tidak berdaya memberikan counter pada praktik tersebut sehingga mengancam pembangunan kedaulatan benih padi di Kabupaten Magetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) proses usaha menciptakan kedaulatan benih, (2) pihak-pihak yang terlibat dalam menciptakan kedaulatan benih yang berujung pada pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta (3) bagaimana peran institusi formal (pemerintah) dan informal petani dalam usaha menciptakan kedaulatan benih, di kabupaten Magetan, Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan metode in-depth interview dan penelusuran literatur terkait. Analisis dan pemaparan data dilakukan dengan pendekatan teori ekonomi politik kelembagaan dikaitkan dengan kajian-kajian ekonomi politik pertanian. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) wujud kedaulatan benih di kabupaten Magetan adalah adanya program Desa Mandiri Benih, Kelompok Penangkar Benih, pengadaan benih, namun disertai adanya kekurangan modal di pihak petani serta hubungan yang tidak seimbang antara petani dengan pemilik modal, (2) pihak yang diuntungkan adalah perusahaan dan tengkulak sementara pihak yang dirugikan adalah petani penangkar benih lokal, (3) peran lembaga formal pemerintah adalah memberikan akses permodalan kepada petani namun kurang mencukupi apabila dihadapkan dengan perusahaan dan tengkulak, sedangkan peran lembaga informal kelompok petani tidak mampu mengikat perilaku petani. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan kedaulatan benih padi di Kabupaten Magetan terancam gagal terwujud dikarenakan adanya interaksi para aktor ekonomi dan politik yang asimetris.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK2 Fis.P.12/17 Cla e | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Kedaulatan benih padi, ekonomi politik kelembagaan, kapitalisasi benih padi, Kabupaten Magetan. | ||||||
Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) | ||||||
Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Mr Binkol2 2 | ||||||
Date Deposited: | 29 Jan 2018 17:16 | ||||||
Last Modified: | 29 Jan 2018 17:16 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67990 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |