Fadhli Zul Fauzi, 071311333113
(2017)
Konflik Ekonomi dalam Tata Kelola Kewenangan Terminal Tipe B.
Jurnal Politik Muda, 6 (2).
pp. 85-93.
ISSN 2302-8068
Abstract
Penelitian ini adalah studi yang membahas tentang konflik ekonomi dalam tata kelola kewenangan terminal
tipe B di Kota Surabaya. Jika berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan
pengelolaan terminal tipe B adalah milik Pemerintah Provinsi. Sementara pada kasus ini seluruh
Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur sudah menyerahkan kewenangan pengelolaan terminal
tipe B-nya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur kecuali Pemerintah Kota Surabaya. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi politik dari Fadel Muhammad, yang berfokus
kepada kinerja pemerintah daerah, dan metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Konflik ini pada
awalnya terjadi karena Pemerintah Kota Surabaya sudah menyerahkan surat penyerahan kewenangan
terminal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur namun menarik kembali pernyataan tersebut. Pemerintah
Kota Surabaya tidak ingin menyerahkan wewenang terminal tipe B-nya karena berbagai kepentingan seperti
wacana pembangunan Terminal Intermoda di Kawasan Joyoboyo, dan sebagainya. Pemerintah Provinsi Jawa
Timur juga memiliki kepentingan untuk memasukkan Bus Rapid Transit (BRT) agar melengkapi rute yang
sebelumnya sudah direncanakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
penyelesaian konflik kewenangan pengelolaan terminal tipe B di Kota Surabaya.
Actions (login required)
 |
View Item |
