Dini Septyana Rahayu, 071514553007 (2017) KEGAGALAN BANTUAN LUAR NEGERI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS FOOD AID DI KOREA UTARA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (419kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 15 December 2020. Download (1MB)
Preview	Text (jurnal) Jurnal Dini Septyana Rahayu 071514553007.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa bantuan luar negeri gagal menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Peneliti fokus pada kondisi politik Korea Utara yang isolasionis dan sikap pemerintah yang dominan, sebagai penyebab kegagalan bantuan luar negeri menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara itu, dalam penelitian ini yang tergolong sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia adalah kelaparan dan malnutrisi yang terjadi di Korea Utara. Lebih jauh, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yakni termasuk buku – buku, jurnal, dan juga dokumen – dokumen yang diperoleh dari laman web yang sifatnya dapat digunakan untuk penelitian dan mendukung penjelasan argumen. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa bantuan luar negeri gagal menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berupa kelaparan dan malnutrisi di Korea Utara, karena pemerintah Korea Utara sangat isolasionis dan dominan terhadap aktivitas pemberian dan distribusi bantuan luar negeri. Sikap isolasionis Korea Utara yang juga didasari oleh ideologi juche yang mengajarkan nilai – nilai self – reliance membatasi gerak pihak donor dalam melakukan aktivitas bantuan luar negeri, seperti proses penaksiran kebutuhan bantuan sampai pada pengawasan distribusi bantuan. Ideologi tersebut pula yang menyebabkan Korea Utara resisten terhadap nilai – nilai hak asasi manusia dalam bantuan luar negeri. Sementara itu, kegagalan juga disebabkan oleh dominasi pemerintah terhadap distribusi sumber – sumber pangan termasuk bantuan luar negeri. Dominasi ini berupa distribusi yang dipusatkan pada lembaga pemerintah seperti PDS ( Public Distribution System ) dan alokasi sumber pangan berdasar rasio yang diskriminatif. Bantuan luar negeri juga terbukti dialokasikan untuk kepentingan ekonomi pemerintah lain bahkan untuk kepentingan militer, bukan untuk mengatasi kelaparan

Actions (login required)

View Item