Yudha Friyanka, 071311333027 (2017) POLITIK TRANSPORTASI DI PERKOTAAN (STUDI TENTANG RELASI PEMERINTAH DAN OPERATOR DALAM BUS RAPID TRANSIT DI KABUPATEN SIDOARJO). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) Fis P 69-17 Fri p Abstrak.pdf Download (246kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Fis P 69-17 Fri p Sec.pdf Restricted to Registered users only until 15 December 2020. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh lapisan masyarakat karena sangat berkaitan dengan mobilitas sehari – hari. Dengan vitalnya transportasi bagi masyarakat maka sistem transportasi khususnya transportasi publik merupakan campur tangan dari pemerintah. Sistem transportasi yang baik tentu saja strategi dari pemerintah untuk memudahkan seluruh masyarakat maupun mensukseskan pembangunan nasional. Namun, realitas dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena implementasinya banyak terganggu dan terhalang oleh berbagai macam masalah. Semua pihak sudah mengerti bahwa permasalahan transportasi publik harus segera diselesaikan tetapi setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan mengadakan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai tansportasi publik untuk seluruh kota – kota khususnya kota besar di Indonesia, justru banyak daerah yang menolaknya. Tidak hanya banyak Pemerintah Daerah yang menolak namun bus yang telah dibagikan banyak sekali yang mangkrak hanya dibiarkan saja tidak dioperasikan. Tetapi masih ada daerah yang tetap mengoperasikan meskipun dengan terpaksa. Daerah yang terkesan terpaksa dalam pengoperasiannya salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Dinas Perhubungan dibantu oleh Perum DAMRI dalam prakteknya terus merugi dalam menjalankan program transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT) ini. Menarik untuk diteliti bagaimana transportasi ini tetap eksis meskipun tidak menguntungkan, lalu apa dampak BRT dalam aspek politik, ekonomi, maupun aspek sosialnya. Lalu bagaimana relasi kepentingan antar aktor dalam implementasinya. Penelitian ini berfokus pada politik transportasi dibidang kebijakan publik yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan. Banyak faktor yang ada untuk tetap menjalankan BRT Kerugian bagi masyarakat bila berjalan tidak maksimal dan semua aktor yang terlibat harus bekerja sama untuk memajukan transportasi publik.

Actions (login required)

View Item