MUHAMMAD NUR FAHRUDIN, S.H., 031314253084 (2018) KETENTUAN PEMBATASAN TUJUH HARI KERJA BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENYERAHKAN AKTA JUAL BELI KEPADA KANTOR PERTANAHAN DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (212kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 21 February 2021. Download (730kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 secara tegas menyebutkan Bahwa Instansi Pemerintah yang menyelanggarakan Pendaftaran Tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut pasal 5-nya adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selanjutnya dalam pasal 6 Ayat (1)-nya ditegaskan Pelaksanaan tugas Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan dalam Pasal 6 ayat (2) PP No.24 tahun 1997 disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Setelah penandatanganan akta maka dalam kurun waktu paling lambat tujuh hari kerja, PPAT wajib mendaftarkan akta jual beli tersebut ke kantor Pertanahan, setelah itu PPAT memberitahukan secara tertulis kepada pihak pembeli dan pihak penjual bahwa akta jual beli yang mereka buat telah dilaporkan dan di daftarkan ke Kantor Pertanahan guna proses balik nama ke atas nama Pembeli, Untuk proses balik nama diajukan melalui Surat Pengantar yang dibuatoleh PPAT yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat

Actions (login required)

View Item