KARAKTERISTIK PENGIKATAN KAPAL LAUT DENGAN LEMBAGA JAMINAN HIPOTEK Repository

KARAKTERISTIK PENGIKATAN KAPAL LAUT DENGAN LEMBAGA JAMINAN HIPOTEK

ARI SEPTI WIDIANA PRASTICA, S. H., 031524253075 (2018) KARAKTERISTIK PENGIKATAN KAPAL LAUT DENGAN LEMBAGA JAMINAN HIPOTEK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview

Text (abstrak)
abstrak.pdf
Download (61kB) | Preview

Text (full text)
full text.pdf
Restricted to Registered users only until 21 February 2021.
Download (1MB)

Abstract

Salah satu bentuk kegiatan usaha di Indonesia yang tidak lepas dari kegiatan perkreditan dan perlunya jaminan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kapal laut, yaitu kegiatan pelayaran, karena Indonesia merupakan Negara kepulauan. Pelaku usaha pelayaran sudah barang tentu membutuhkan modal lebih dalam peningkatan bisnis. Fasilitas pembiayaan yang mampu menjadi sumber modal bagi para pelaku pelayaran sudah barang tentu menuntut adanya jaminan bagi pelunasan perikatan. Fasilitas penjaminan dalam kegitan pelayaran dapat di akomodasi melalui lembaga jaminan Hipotek Kapal Laut khusus bagi kapal laut yang terdaftar. Pembebanan Hipotek kapal laut sudah barang tentu harus melalui tahapan pembuatan perjanjian kebendaan dan dituangkan dalam suatu akta otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1171 ayat (1) BW yaitu “Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh Undang-Undang”. Akta Otentik adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang. Dalam hal ini pembebanan Hipotek kapal laut dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (P3BK) sebagimana ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (2) UU Pelayaran. Akta Hipotek yang dihasilkan oleh P3BK dalam penerapannya akta ini kurang melindungi dan mewakili kepentingan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor sehingga beresiko menimbulkan lemahnya perlindungan hukum, khusunya bagi pihak Kreditor. Perlindungan hukum para pihak yang tidak maksimal difasilitasi dengan memanfaatkan kemampuan Notaris yaitu dalam bentuk pembuatan Surat Kuasa Memasang Hipotek (selanjutnya disebut SKMH), yang mana telah diantisipasi oleh BW yaitu dalam pengaturan Pasal 1171 ayat (2). Namun dalam prakteknya, SKMH tidak pernah ditingkatkan menjadi akta hipotek. Hal ini terlihat bahwa isi dari akta hipotek hanya berupa hal-hal umum dan tidak berisikan klausula pasal-pasal sebagaimana dalam SKMH. Dan SKMH hanya digunakkan sebagai lampiran pada akta hipotek dengan mencantumkan nomor dan tanggal akta SKMH. Apabila dibandingkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) pada Hak Tanggungan, isi dari APHT berisikan pasalpasal yang merupakan menyalin dari SKMHT sehingga hal ini tampak berbeda jika kita mengamati akta hipotek buatan P3BK dengan APHT.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

KKB KK TMK 39/18 Pra k

Uncontrolled Keywords:

Hipotek, SKMH, P3BK, Hak Tanggungan

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: