DANDENI HERDIANA, S.H., 031414153081 (2018) SISTEM PEMIDANAAN PENJARA DAN ATAU DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (abstrak) abstrak.pdf Download (168kB) | Preview
	Text (full text) full text.pdf Restricted to Registered users only until 23 February 2021. Download (1MB)

Abstract

Penerapan ketentuan pidana dan atau denda untuk tindak pidana korupsi adalah tidak tepat karena sifat dari tindak pidana korupsi yang sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa sehingga ketentuan pidana yang memungkinkan untuk diputuskan hukuman pidana denda saja terhadap tindak pidana korupsi seharusnya ditiadakan supaya tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran pengertian pidana penjara dan atau denda yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun mengenai penerapan pidana penjara dan/atau denda dalam tindak pidana di bidang cukai, dari putusan-putusan pengadilan sebagaimana diuraikan dalam pembahasan tesis penulis sebelumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengenaan hukuman pidana denda saja terhadap tindak pidana di bidang cukai yang ketentuan pidananya memuat ketentuan “pidana penjara dan/atau denda” bukan merupakan kesalahan penerapan hukum walaupun terdapat ketentuan pidana penjara minimum khusus, yaitu 1 (satu) tahun penjara (vide Pasal 54 UU No.39/2007 Tentang Perubahan UU No.11/1995 Tentang Cukai). Sebagaimana halnya dalam tindak pidana korupsi, menurut pendapat Penulis, Mahkmah Agung mendasarkan pertimbangannya kepada jenis dan sifat tindak pidana cukai yang penegakan hukumnya bertujuan untuk optimalisasi penerimaan Negara, sehingga penjatuhan hukuman pidana penjara bukan merupakan hal yang utama untuk dijatuhkan dalam tindak pidana di bidang cukai cukai. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terpidana Ni Ketut Ari Susanti dan Baharudin Paminta yang memandang bahwa penjatuhan hukuman pidana denda saja serta penjatuhan pidana penjara di bawah batas minimum dalam pasal tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum, maka seharusnya pertimbangan yang sama juga dapat diterapkan dalam tindak pidana cukai yang ketentuan pidananya sama-sama memuat pidana penjara minimum dan bersifat kumulatifalternatif (pidana penjara dan/atau denda

Actions (login required)

View Item