DIANA HASNA SYARIFAH, 151410713112 (2017) PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BADAN PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR SIDOARJO. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (25kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FV P 07-18 Sya p.pdf Restricted to Registered users only until 19 March 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

1. Saat pelaksanaan kebijakan pemutihan, membawa pengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan. Karena terdapat pengurangan dari pemasukan yang seharusnya berasal dari denda administratif atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB). 2. Setelah dilaksanakan program pemutihan kendaraan bermotor periode 5 September s/d 3 Desember 2016, Penerimaan Pokok PKB Dari Pembebasan BBN II UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo memperoleh pemasukan sebesar Rp14.435.517.500. Padahal seharusnya jika tidak dibebaskan dari sanksi, UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo memperoleh pemasukan untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp24.501.640.200 (penjumlahan dari Rp14.435.517.500 dan Rp10.066.122.700). 3. Setelah dilaksanakan program pemutihan kendaraan bermotor periode 5 September s/d 3 Desember 2016, Penerimaan Pokok PKB Dari Pembebasan Sanksi yang Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo memperoleh pemasukan sebesar Rp19.103.524.910. Padahal seharusnya jika tidak dibebaskan dari sanksi UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo memperoleh pemasukan untuk pendapatan asli daerah sebesar Rp23.264.570.351 (penjumlahan dari Rp19.103.524.910 dan Rp4.161.045.441).

Actions (login required)

View Item