EMY ANDRIANA, 040234638 E (2005) PERLAKUAN AKUNTANSI PPN ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN (KASUS PT. X SURABAYA) KEPADA BENDAHARAWAN NEGARA (PT. POS IND) BERDASARKAN KEP.MEN KEU. RI NO.550/KMK.04/2000 DAN 563/KMK.03/2003. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-andrianaem-5756-a227_05.pdf Download (190kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7129a.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Transportasi udara pada 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, sebagai indikatornya bermunculannya perusahan penerbangan di Indonesia baik yang melayani penerbangan domestik maupun internasional. Sejalan dengan meningkatnya jasa atas angkutan udara ini,.maka penyerahan PPN atas jasa angkutan udara juga akan mengalami penambahan yang signifikan. PPN merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara. Seiring dengan perkembangan yang pesat itu, maka diperlukan suatu penyempumaan peraturan / undang — undang yang menjamin kepastian hukum, memenuhi tuntutan keadilan dan memberikan kemudahan dibidang administrasi khususnya terhadap PPN. Dengan dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 563./KMK.03/2003 menggantikan Kep. Men.Keu.RI No. 550/KMK.04/2000 tentang penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk memugut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Rekanan Pemerintah sehingga sama kedudukannya dalam pengetahuan perpajakan agar tercipta kemandirian (dahulu setiap transaksi dengan BUMN yang memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN dan PPnBM adalah BUMN ) Sebelum diberlakukannya KMK.No.563/KMK.03/2003, perusahaan penerbangan (PT.X) selaku pemberi jasa atas angkutan udara berupa pengiriman barang atau dokumen surat, hanya menyerahkan tagihan, sedangkan pembayaran PPN yang terutang dibayarkan oleh Pihak Bendaharawan Negara (PT. Pos. Ind.) dan PT. X hanya menerima copy SSP saja sehingga antara pelaporan PPN terutang PT. X ke KPP dengan jumlah SSP yang diterima tidak sama, dikarenakan PPN yang terbayar tergantung pada pembayaran dari PT. Pos Ind. tanpa melihat masa terutangnya, sedangkan perlakuan perpajakannya di PT. X terutang sesuai masa terjadinya transaksi, sehingga terjadi perbedaan perlakuan akuntansi dan perlakuan Perpajakan dalam Laporan Keuangan PT.X. Setelah diberlakukannya KMK. NO. 563/KMK.03/2003 keuntungan yang diperoleh antara lain bagi negara, mempermudah Fiskus dalam melakukan pemeriksaan dalam hal cross check antara pemberi dan penerima jasa karena pengakuan penjualannya antara Fiskus dan Wajib Pajak sama pada saat pelunasan piutang oleh PT. Pos, kemudahan administratif, penerimaaan kas dari PPN lebih tepat waktu karena tidak ada penundaan pembayaran dari Bendaharawan (PT.Pos). Sedangkan bagi Wajib Pajak di setelah diberlakukannya KMK No. 563/KMK.03/2003, PT.X dapat menyamhkan perlakuan Akuntansi dan Perpajakannya, karena Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Selain itu pembayaran tagihan berdasarkan atas Dasar Pengenaan Pajak dan PPN yang terutang sehingga PT.X mempunyai kesempatan mengguakan uang kas untuk keperluan lain ( investasi, deposito, dll).

Actions (login required)

View Item