TRINOVA SANDY, 031314253071 (2018) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN YANG TANAHNYA BERASAL DARI TANAH KAS DESA SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI KASUS PERUMAHAN RENOJOYO, DESA KEDUNGSOLO, KECAMATAN PORONG, KABUPATEN SIDOARJO). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (Abstrak) TMK. 67-18 San p Abstrak.pdf Download (46kB) | Preview
	Text (Fulltext) TMK. 67-18 San p.pdf Restricted to Registered users only until 20 April 2021. Download (894kB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan diatur dalam Undangndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Dalam pelaksanaannya Penyelenggaran pembangunan perumahan memberikan kesempatan bagi swasta yaitu PT pengembang perumahan untuk berperan serta. Penyelenggaraan perumahan oleh PT pengembang tunduk pada aturan dan syarat-syarat dari persiapan hingga pelaksanan pembangunan perumahan baik secara fisik maupun yuridis harus terpenuhi. Izin lokasi sebagai syarat administrasi harus diperoleh sebelum melakukan perolehan hak atas tanah dan melakukan pembangunan perumahan. Perumahan berdiri diatas tanah yang diperoleh harus sesuai dengan peruntukkan dan kapasitas subyek. Perolehan hak atas tanah yang berasal dari Tanah Kas Desa sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa membuka peluang bagi PT pengembang perumahan untuk melakukan perolehan dengan cara tukar guling terhadap Tanah Kas Desa untuk non-kepentingan umum. Tukar guling tersebut diawali dengan adanya kesediaan Pemerintah Desa sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan Tanah Kas Desa dengan mekanisme Muyawarah Desa untuk kemudian dilakukan permohonan Izin Bupati, izin Gubernur dan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Atas dasar izin tersebut pemerintah desa melakukan pelepasan Tanah Kas Desa dan menerima tanah pengganti dari PT pengembang perumahan. Dalam prakteknya aktifitas pembangunan perumahan kadang melanggar aturan sehingga berimplikasi pada status perumahan yang telah dibangun sebagai rumah yang illegal. Kerugian juga ditanggung oleh masyarakat pembeli yaitu tidak mendapat sertipikat sehingga perlu upaya hukum yang berorientasi sebagai solusi memulihkan keadaan, menghindari kerugian yang ebih besar, dan tentu tidak menimbulkan pelanggaran baru atas aturan hukum.

Actions (login required)

View Item