MUHAMMAD ARIEFANDI, 040438747 (2007) RESTRUKTURISASI HUTANG PERUSAHAAN DAN DAMPAK TERHADAP PENGHEMATAN PAJAK TERHUTANG (Kasus PT TPI di Jakarta). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ariefandim-8015-b164_07-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7200a.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Restrukturisasi biasanya digunakan sebagai bagian dari usaha untuk menyehatkan perseroan yang mengalami kesulitan keuangan. Dalam arti luas, restrukturisasi merupakan perubahan bentuk hukum, susunan atau perimbangan tertentu, baik struktur organisasi maupun modal perusahaan. Banyak perusahaanperusahaan melakukan restrukturisasi semata-mata agar kelangsungan bisnisnya dapat terus berlangsung. Akibat krisis keuangan yang melanda Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, Obligor kehilangan kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan marlin laba dan volume penjualan polypropylene secara sangat tajam karena turunnya permintaan domestik secara signifikan. Keadaan tersebut di atas menyebabkan obligor tidak mampu membayar kewajiban atas bunga obligasi yang jatuh tempo sejak 1 Juni 1998. Pada bulan Juni 1998, obligor telah mengajukan permohonan perubahan syarat dan kondisi atas obligasi agar obligor dapat menggunakan dana hasil penerbitan obligasi yang semula ditujukan untuk tujuan investasi menjadi untuk membayar hutang bunga obligasi tersebut sebesar US$ 10,5 juta dan permohonan tersebut telah disetujui. Kondisi pasar polypropylene yang terus memburuk sejak tahun 1999 Karena hal tersebut di atas, obligor kembali tidak dapat melunasi hutang bunga obligasi yang jatuh tempo pads 1 Juni 1999. Para pemegang obligasi melaporkan hal ini kepada Bank of New York, pihak yang merupakan trustee dalam penerbitan obligasi tersebut, sebagai peristiwa cidera janji menurut pasal 501 dan 502 dari Indenture (Poanjian Penerbitan Surat Hutang) sebagaimana disebutkan di atas dan Bank of New York pada tanggal 26 Juli 2001 menuntut percepatan pembayaran atas saldo hutang obligasi yang masih terhutang. Kondisi ini meryebabkan jumlah pokok obligasi Perseroan dikategorikan sebagai Hutang jangka pendek dan mengakibatkan modal keda Perseroan per tanggal 31 Desember 2004 menjadi negatif sebesar Rp 2,4 triliun. Untuk mengatasi hal itu, obligor berupaya untuk melakukan restrukturisasi hutang dengan pilihan yang ditawarkan kepada pemegang obligasi. Perseroan telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.D.4 yaitu Londisi modal kerja negatif dan saldo hutang pokok dan hutang tunggakan bunga obligasi yang pada tanggal 30 April 2005 mencapai US$ 364,5 juta atau Rp 3.488,40 miliar, atau sekitar 135,65% dari jumlah aset Perseroan, serta adanya persetujuan dari pemegang obligasi yang tidak terafiliasi atas rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian pinjaman tersebut. Kondisi modal kerja negatif dan jumlah kewajiban yang jauh melebihi jumlah aset Perseroan diyakini masih akan tedadi pada saat RUPSLB dilangsungkan.

Actions (login required)

View Item