BAMBANG HERMAWAN, 031614153042 (2018) PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PUBLIK. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (Abstrak) THP. 04-18 Her p Abstrak.pdf Download (30kB) | Preview
	Text (Fulltext) THP. 04-18 Her p.pdf Restricted to Registered users only until 14 May 2021. Download (704kB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan perbendaharaan negara yang sangat erat kaitannya dengan keuangan negara, harus melakukan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dengan demikian maka penilaian terhadap barang milik negara sangat penting dilakukan. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut berisi tentang kewenangan atribusi yang diberikan kepada Direktorat Jendral Keuangan Negara dalam melakukannya, tujuan penilaian barang milik negara tersebut agar pemerintah dapat memberikan penilaian terhadap keuangan negara agar tidak ada kerugian dalam penggunaan keuangan negara. Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatanpendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Proses tranparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengelolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Barang milik negara merupakan fasilitas yang diberikan kepada pemerintah kepada masyarakat guna menunjang fasilitas umum. Dalam penggunaan barang milik negara itu sudah jelas bahwa menggunakan keuangan negara, melalui Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara masyarakat dapat mengetahui penggunaan keuangan negara dalam memperoleh barang milik negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 Tentang Penilaian Barang Milik Negara merupakan cara pemerintah untuk dapat transparansi dalam melakukan pertangungjawabannya kepada masyarakat. Terkait dengan barang milik negara yang merupakan berbendaharaan negara yang diinventariskan bagi kepentingan masyarakat. Dan dalam perbendaharaan negara tersebut dilakukan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam APBN dan APBD.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THP. 04-18 Her p
Uncontrolled Keywords:	Penilaian barang milik negara, keuangan negara, perbendaharaan negara.
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:	Creators NIM BAMBANG HERMAWAN, 031614153042 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Herini Siti Aisyah, Dr. Rr, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	13 May 2018 23:32
Last Modified:	13 May 2018 23:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72301
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item