ANSELMUS DANGA ATE KONDO, 031614153045 (2018) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (Abstrak) THP. 06-18 Kon b Abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
	Text (Fulltext) THP. 06-18 Kon b.pdf Restricted to Registered users only until 25 June 2021. Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan. Maka peraturan desa dibentuk. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. namun nyatanya dalam pembentukan peraturan desa, keterlibatan aktif dari Badan Permusyawaratan Desa mengalami penumpulan kewenangan maupun fungsi dalam hal legislasi. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah ratio legis pengaturan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam perundang-undang dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Tipe penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum. Penelitian hukum ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Ratio Legis Pengaturan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu landasan historis, filosofis, dan yuridis diaturnya kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan desa. dimana peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THP. 06-18 Kon b
Uncontrolled Keywords:	BPD, Peraturan Desa, Legislasi
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:	Creators NIM ANSELMUS DANGA ATE KONDO, 031614153045 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sukardi, Dr., S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Tatik Poedjijarti
Date Deposited:	24 Jun 2018 20:33
Last Modified:	24 Jun 2018 20:33
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72660
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item