ANDREAS HARTO WALUYO, 031614253071 (2018) HAK VETO DALAM KEPENGURUSAN GEREJA BETHANY INDONESIA. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_TMK.77 18 Wal h.pdf Download (48kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT_TMK.77 18 Wal h.pdf Restricted to Registered users only until 2 July 2021. Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara pluralisme yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika dimana sangat bearagam dengan agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, tantangan besar yang harus dihadapi oleh negara ini adalah toleransi beragama. Dalam toleransi beragama, negara hadir memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan keagamaan dengan hidup rukun bersama pemeluk agama yang lainnya. Selain harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, negara juga harus memberikan rasa keadilan bagi sesama masyarakat di dalam suatu perkumpulan keagamaan tersebut. Contohnya adalah kasus yang melibatkan kepengurusan Organisasi Masyarakat Bethany antara Leonard Limanto dan David Aswin Tanusaputera. Pengadilan memberikan putusan bagi Leonard untuk mengatur ulang kepengurusan ormas Bethany dengan landasan hukum akta perdamaian antara Leonard dengan Abraham Alex Tanusaputera pengurus terdahulu. Selang berberapa lama, Pengadilan memenangkan Aswin dengan gugatan yang melibatkan antara Aswin dengan Leonard. Sengketa tidak berakhir, pengadilan mengeksekusi kepengurusan Leonard dengan dasar akta perdamaian yang terdahulu sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum masyarakat. Indonesia is a pluralism country which uphold Bhinneka Tunggal Ika where somany kinds of religions and beliefs. Therefore, this state have to face is religious tolerancy as a big challenge. In religious tolerancy, state is here to give a law protection for the people to do religion activity peacely with others religions. But beside that, state also needs to give a justice for people in the same religious organization. For the example, the case of stewardship ini Bethany Organization beetwen Leonard Limanto against David Aswin Tanusaputera. The court gave an order for Leonard to reorganize the stewardship of Bethany with the peace treaty as the legal standing between Leonard and Abraham Alex Tanusaputera as the old stewardship. After that, The court gave an order for Aswin as a winner in a accusation between Aswin and Leonard. The dispute doesn’t end, the court gave an excecution the stewardship of Leonard’s version with the peace treaty as the legal standing so it causes law confusion.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.77/18 Wal h
Uncontrolled Keywords:	Organisasi Masyarakat, perkumpulan, kepengurusan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM ANDREAS HARTO WALUYO, 031614253071 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nurwahjuni, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	mhs PKL UNAIR
Date Deposited:	10 Jul 2018 22:01
Last Modified:	10 Jul 2018 22:01
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/72874
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item